Sampai saat ini, sudah lebih dari 70 Tahun merdek, kawasan Perbatasan Kalbar (Indonesia) dengan Negara Tetangga Malaysia kondisi jalan masih berlumpur.
Kondisi Infrastruktur jalan paling rusak (berat) adalah status ruas jalan Kabupaten dan Propinsi lantaran kurang mendapat kucuran kue Pembangunan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
Kerusakan pada Infrastruktur seperti jalan dan jembatan sangat mengganggu mobilisaai dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Harga kebutuhan masyarakat seperti bahan makanan dan obat-obatan (kesehatan) menjadi mahal, karena terkendala kerusakan jalan yang semakin hari semakin berat.
Minimnya perhatian Pemerintah membuat masyarakat kecewa khususnya jalur Perbatasan, terbukti dalam kurun waktu 2022 ini beberapa kali perwakilan masyarakat menutup dan menuntut perbaikan Jalan Poros (utama).
Bahkan pertengahan bulan Juni 2022, sekitar 3 Kilometer dari Pusat Kota Kabupaten Sintang, sempat terjadi aksi perwakilan masyarakat menuntut perbaikan Jembatan di ruas jalan poros Propinsi segmen Sintang - Semubuk.
Andreas sebagai koordinator aksi mengatakan "kondisi jala Dan jembatan menuju jalur Ketungau (perbatasan) saat ini hancur total".
"Jangankan di Kecamatan, hanya beberapa kilometer masih dekat ibu kota Kabupaten Sintang, Infrastruktur sudah hancur, ini memperburuk perekonomian kami masyarakat di wilayah ketungau", terang Andreas.
Menanggapi keluhan masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Partai PKPI Liyus, S. Sos., legislator dapil Ketungau, Fraksi Nasdem angkat bicara.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Liyus, S.Sos., kepada media ini tanggal 12 Juni 2022, mengatakan bahwa pembangunan insfratruktur di daerah sangat minim, daerah khususnya Wilayah Ketungau butuh perhatian penuh dari Pemerintah.
Sebagai wakil rakyat, legislator dua periode ini meminta keseriusan Pemerintah membangun sampai ke daerah secara merata.
Utamakan Pembangunan di kawasan Perbatasan, Terluar dan Tertinggal, karena konsep utama membangun adalah Skala Prioritas.
“Pemerintah disemua tingkatan harus saling bersinergi dalam membangun serta melibatkan lembaga non Pemerintah secara proporsional dan profesional”, tegas legislator dari PKPI tersebut.
"Pembangunan insfrastruktur sangat diperlukan, tetapi jangan hanya itu saja, perlu juga membangun hal lain yang menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat di wilayah perbatasan", pungkas Liyus. (Ed/MS).
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »