Pemkab Sintang, Hadiri Musrenbang Tingkat Propinsi Tahun 2021

🔄Batasjurnalis.con - SINTANG🔄
MUSRENBANG. Pemerintah Daerah Propinsi Kalbar melaksanakan Musrenbang Propinsi melalui Video Conference (Vicon) bersama Gubernur Kalbar. Menteri PPN/Bappenas RI memberi arahan terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021.

Kementrian Bappenas merupakan kementrian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.Musrenbang ini diikuti Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Bappeda se-Kalbar, dan unsur Prokopimda Kabupaten Sintang. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengikuti Musrenbang melalui ViCon ini bertempat di Pendopo Bupati Sintang, Senin (20/4/2020).

Tema Musrembang yakni "Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera".

Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan "problem yang meresahkan kami yaitu terkait realokasi anggaran karena seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, seluruh dana di perkim, untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol pak" ungkap Jarot pada saat musrenbang tingkat propinsi tersebut.

Problem utama adalah beban ekonomi (biaya hidup) masyarakat tinggi akibat tidak tersedia anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, baik ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten dan jalan non status.

Bupati Sintang, meminta arahan Gubernur untuk ruas jalan provinsi, seperti ruas nanga mau - nanga tebidah (saat ini sedang putus), ruas sintang - semubuk sebagai konektivitas utama menuju perbatasan (jalan provinsi).

Jarot juga menyampaikan, keluhan masyarakat yaitu masalah karet rakyat yang tidak tertampung, terlebih kondisi Covid-19 ini, karena tidak dapat memprediksi kapan akan berakhir. Sehingga bisa saja pada saatnya nanti para pengepul karet pun tidak menampung karet rakyat.

Jarot berkeinginan mengalokasikan dana Rp.5 M, sebagai stimulus ekonomi masyarakat Sintang bersumber dari realokasi APBD untuk penanggulangan penyebaran wabah COVID 19, apabila pengepul/pembeli tidak menampung karet rakyat, Pemda Sintang akan menggunakan dana tersebut untuk membeli karet rakyat.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan untuk ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan tetap di tangani dan dirinya tetap mengajukan hal tersebut kepada DPRD Provinsi.Terkait stimulus anggaran untuk membeli karet rakyat, Gubernur Kalbar menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten untuk mengambil kebijakannya. 

"cuman Nanga Mau - Nanga Tebidah dan lainnya itu banyak amat yang protes, dikerjakan salah nda di kerjakan salah, ada sedikit aja itu dah kemane-mane gitu, sehingga repot nanti, bagusnya diawasi betul-betul dari pada setelah selesai di ributkan", kata 

Midji.Sutarmidji minta inspektorat, kejaksaan supaya ketat dan jika perlu KPK juga dilibatkan menangani hal-hal seperti itu. "saya juga minta Dinas PU setempat juga turut mengawasi, terlebih juga masyarakat harus mengawasi", pungkas Midji. Sumber : Humas Prokopim - 🔚(Editor/MT).

Related Posts: