Wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri, legislator Partai Hanura, menjelaskan pada saat dilakukan Audensi antara Koperasi Bina Tani Sejahtera (BTS) dan Kopreasi Bina Tani Mandiri (BTM) dengan Perusahaan Sawit HPI AGRO Groups Wilayah Ketungau Hilir bahwa "Saya menduga ada kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat pemilik Plasma".
Selisih lahan seluas (+437) ha (empat ratus tiga puluh tujuh) di Koperasi BTS, merupakan bukti kejahatan pihak perusahaan, patut diduga ada mafia bermain disini. Jika terbukti mereka melakukan kejahatan
kita buat laporan ke Polisi, Polda, Mabes Polri bahwa kita sudah ditipu perusahaan secara terstruktur dan sistematik,
sehingga akan ketahuan siapa yang bermain di perusahaan tersebut.
Ada kejahatan luar biasa telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan merampok hak para petani, mengapa hal tersebut dapat terjadi sebab masyarakat kita tidak kompak, misalnya ada oknum kades mau disuap, oknum Dewan mau disuap, bahkan ada oknum OPD juga disuap, ujar Heri Jambri.
Berdasarkan penjelasan kedua belah pihak ketika melakukan audiensi, Heri Jambri sebagai wakil ketua DPRD Sintang juga minta penjelasan dari Bejang, sebagai ketua komisi D terkait perkembangan dan proses penyelesaian hal tersebut.
"ini adalah tanah milik masyarakat, jika Pihak PT. BHA-2 (HPI Group) tidak ingin menyelesaikan secara musyawarah dengan petani, pihak perusahaan hanya ganti tanam tumbuh (GTT) dimana tanah tetap menjadi milik masyarakat tentunya pemerintah pusat harus turun tangan mencabut ijin HGU perusahaan tersebut", pungkas Heri Jambri.
Audiensi
tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sintang, pada
tanggal 12/05/2022, hanya dihadiri oleh beberapa orang perwakilan
Koperasi BTS, BTM, pihak perusahaan serta beberapa orang Anggota DPRD
Komisi D DPRD Sintang. (Ed/Tim).
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »