Batasjurnalis-SINTANG
Bupati Sintang, Jarot Winarno, membuka kegiatan rapat koordinasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Ketungau Hilir tahun 2020, di Halaman SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, Desa Beloh Mulyo, Selasa (25/8/2020), dengan tema "mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang solid dan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan abad ke-21 di Kab. Sintang".
Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi C DPRD Kab. Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua PGRI, unsur Forkopimcam Ketungau Hilir, para peserta rakor dan sejumlah undangan.
PGRI wajib menjaga
etika profesi baik dalam bermasyarakat maupun dalam
dunia kerja. "Misal jangan sampai ada punggutan liar di sekolah segala
macam, gubernur bilang tidak boleh ada punggutan macam-macam. Ada satu
sekolah meminta punggutan, kita nd tipis telinga, kita tanya dengan
dinas pendidikan, kita tanya dengan guru yang lain, dengan PGRI, benar
nda. Itulah salah satu etika profesi yang di jaga" beber Jarot.
Pemda Sintang menyambut baik terselenggaranya rakor PGRI Kec. Ketungau Hilir ini. "Berhimpun atau berkumpul untuk meningkatkan kualitas anggota, kualitas guru supaya proses belajar mengajar tu makin bagus, kemudian kualitas pendidikan kita pun makin meningkat, pemerataan pendidikan juga meningkat", kata Jarot.
Bupati Sintang, mengingatkan agar para guru mengakrabkan diri dengan teknologi, karena kalau tidak, pasti akan ketinggalan. "Saya ingatkan, mari kita para guru terus meningkatkan pengetahuan kita mengakrabkan diri dengan teknologi, kita jadikan tantangan sekarang ini di masa pandemi global virus Corona", ujar Jarot
"Yang jelas para guru tidak sendirian, apapun permasalahan tetap kami tampung, tetap kita ikuti, kemudian kita harap rakor ini berjalan dengan baik. Mendapatkan hasil yang nantinya bisa di sampaikan ke pemkab, sehingga kedepan di bahas bersama-sama", ungkap Jarot.
Ketua PGRI Kec. Ketungau Hilir, Juniwan mengatakan Kecamatan Ketungau Hilir kekurangan guru, saat ini paling banyak ialah guru honorer dan guru kontrak di bandingkan dengan ASN. "Kami kekurangan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan baik gedung sekolah, perpustakaan, rumah dinas guru dan lainnya", beber Juniwan.
Sehingga hal tersebut di sampaikannya berpengaruh terhadap penerimaan dana BOS, berdampak terhadap angara operasional sekolah. "Kami berharap dana BOS tetap akan ada , kami yakin pemerintah daerah dan DPRD memiliki kewenangan mengadakan kembali dana BOS tersebut", ujar Juniwan.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Melkianus mengatakan sejauh penganggaran dana BOS tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka pihaknya akan siap menindak lanjuti bersama pemerintah daerah.
"Terkait guru honor, kami di DPRD dan Pemda Sintang sudah sepakat tetap menganggarkan insentif guru non kontrak, melalui APBD sebesar 100 ribu perbulan, pasti akan diadakan, dibayarkan seperti tahun lalu, di bulan desember atau akhir tahun", jelas Melkianus.
"Kepada bapak/ibu semua, jika ada hal yang kurang pas mari kita bicarakan bersama, kita lakukan audiensi, jangan langsung demo-demo karena ada jalurnya, PGRI inikan forum untuk para guru", pungkas Melkianus.
Sumber : Prokopim Sintang-(Ed/Rbs).
« Prev Post
Next Post »