Bupati Sintang : Siapkan Regulasi Lindungi Lingkungan dan Perusahaan Sawit

🔄Batasjurnalis.com - SINTANG🔄

Bupati Sintang dr H. Jarot Winarno, M. Med. PH sebagai Narasumber dengan tema “Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit", secara live streaming pada Rabu, (08/04/2020). Empat narasumber lain yakni Teguh Surya Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Manseutus Darto Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Erlangga peneliti muda Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sanggau Syafriansyah.

Bupati Sintang, Jarot memaparkan banyak kebijakan dan keputusan untuk memberikan keseimbangan antara pembangunan kebun kelapa sawit dengan lingkungan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial budaya dan kearifan lokal. Bupati Sintang menyampaikan bahwa yang sudah tanam kelapa sawit ada 174 ribu hektar.

Dua perusahaan RSPO, 8 perusahaan ISPO sisanya dalam proses. Kami sedang menyusun rencana induk perkebunan Kabupaten Sintang. Kami akan membuat batas toleransi luasan sawit perusahaan di Kabupaten Sintang yakni tidak lebih dari 200 ribu hektar.

“lokasi sawit ada di pedalaman jauh dari pusat kota, sehingga kontribusi sawit terhadap penurunan angka kemiskinan adalah terbukanya akses jalan menuju desa dan kampung semakin baik.

Angka kemiskinan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 turun sampai satu digit yakni 9,6. Sebelumnya selalu diatas dua digit. Garis kemiskinan di Kabupaten Sintang adalah 556 ribu per kapita per bulan.

Dari berbagai potensi konflik perkebunan, kami sudah melakukan banyak langkah dan solusi seperti merevisi ijin lokasi yang tumpang tindih, melakuka evaluasi setiap izin lokasi yang sudah berakhir masa berlaku, meningkatkan peran serta masyarakat dengan multi stakeholders dan mengimplementasikan satu peta dan satu data”, ujar Bupati Sintang. 

“kami juga sudah membentuk Forum Koordinasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang dan sudah melaksanakan 13 langkah untuk menuju RSPO dan ISPO seluruh kebun sawit di Kabupaten Sintang.

"Bupati Sintang menyampaikan, "mendukung sawit secara berkelanjutan, kami sudah dan akan mengeluarkan 7 Keputusan Tentang : 

➠ Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

➠ Pembangunan Tanah Kas Desa;

➠ Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;

➠ Draft Peraturan Bupati Sintang tentang Kawasan Penting;

➠ Draft Peraturan Bupati Sintang tentang Rencana Induk Perkebunan.

“kami sudah berkoordinasi untuk pencegahan tumpang tindih lahan dan tumpang tindih pada 4 perusahaan sudah kami selesaikan semua. Pemprov Kalbar sudah mewajibkan setiap perusahaan wajibkan 7 persen HGU dalam bentuk hutan.

Kita juga sudah mencabut 10 ijin perusahaan sawit karena masalah performance perusahaan dan tumbang tindih lahan dengan perusahaan lain dan hutan. Ada kami memberikan ijin, tetapi kami mewajibkan mereka untuk ISPO dan RSPO.

Bagi kami, kebun sawit yang mensejahterakan itu harus ada kemitraan, membina desa binaan, sustainabillity, mengikuti standar ISPO dan RSPO, ijin dari tokoh masyarakat setempat karena mereka yang tahu dimana kuburan dan tembawang, pemetaan yang melibatkan masyarakat dan harus ada wilayah konservasi” ujar Bupati Sintang. 

Erlangga Peneliti Muda Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan data soal perkebunan kelapa sawit dan kemiskinan di Kalimantan Barat. “di Kalimantan Barat kebun kelapa sawit di Ketapang paling luas, menyusul Sanggau dan Sintang.

Sekjen serikat petani kelapa sawit menyampaikan, "Saya sangat menyayangkan bahwa lahan sawit yang luas tetapi belum memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan desa dan penurunan angka kemiskinan. Kami berharap Pemda melakukan inovasi untuk mendorong kehadiran perkebunan kelapa sawit ini sehingga mensejahterakan masyarakat” terang Erlangga Mansuetus Darto.

Kami mengapresiasi semua langkah oleh Pemkab Sintang dalam menjaga sawit yang berkelanjutan seperti pembangunan Training Center di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai, untuk melatih petani” terang Mansuetus Darto.

Teguh Surya Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan dukunganya kepada Kabupaten Sintang dalam rangka pengembangan varietas lain selain sawit seperti kopi, kakao, teh atau yang lainnya.

“kami juga berharap Pemkab Sintang terus melakukan evaluasi dan melakukan langkah penting jika ada masalah dalam hal perkebunan kelapa sawit. Kalau ISPO dijalankan dengan baik maka ekonomi masyarakat akan terjaga.

Harap dijaga jangan sampai ada Konversi Hutan Menjadi Kebun Sawit. Sawit belum menjadi hal yang membanggakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani saat ini. Resiko gagal lebih banyak dibebankan kepada petani” terang Teguh Surya Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. 🔚(Editor/MT)

Related Posts: